Plants vs Zombies Game of the Year Edition 1 0 1 Use plants to defend your home from zombies

View Original Article

Go to link Download

Refurbished 5100 Computer Plate Laser Platemakerprinter

Go to link Download

Presentation on Hacking

Go to link Download

Photoshop Express Latest APK 2 2 190 Free Download

Go to link Download

Panduan Service Monitor CRT

PERALATAN KERJA

1. AVO METER / MULTI TESTER
Adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan. AVO kependekan dari AMPERE, VOLTAGE, OHM.

Multitester ada 2 jenis yaitu :

1. Analog (pakai jarum penunjuk)



Multitester analog yang pakai jarum hasil ukur berupa jarum penunjuk yang menunjuk pada papan skala.
• Untuk Ohm meter : skala ukur 0 Ohm ada disebelah kanan.
• Untuk DCVolt, ACVolt, DC Amp : skala ukur 0 ada disebelah kiri.

PERHATIAN :
Untuk pengukuran hambatan jarum penunjuk harus selalu di nol kan (Zerro Ohm Adjustment). Caranya probe merah dan hitam dihubungkan kemudian atur tombol Zerro Ohm Adj sampai menunjuk angka nol. Tiap kali perubahan batas ukur Ohm meter harus selalu dilakukan Zerro Ohm Adj.

“ BATAS UKUR HARUS DIATAS UKURAN KOMPONEN YANG DIUKUR “

Misalnya :
Tegangan yang akan diukur : 220 VAC maka batas ukurnya : 250 VAC / 500 VAC.


2. Digital (pakai LCD)



Multitester digital hasil ukur langsung dapat dilihat dilayar berupa angka.

2. SOLDER
Adalah pemanas timah. Ini adalah alat utama dalam pekerjaan elektronika. Alat pelengkap solder adalah pasta yang berfungsi untuk membersihkan ujung solder agar mudah untuk mencairkan timah. Solder yang baik dilengkapi dengan switch untuk menaikkan dayanya sehingga pada waktu digunakan untuk menyolder jalur yang tebal akan dapat mencairkan timahnya.



3. SOLDERING ATRACTOR
Adalah alat untuk menarik timah yang menempel di papan PCB yang terlebih dahulu dicairkan dengan solder. Cara kerjanya seperti pompa tapi kebalikannya yaitu menarik.



4. OBENG
Obeng adalah alat untuk membuka sekrup. Obeng yang digunakan adalah obeng -, obeng +, dan obeng trim.



5. TANG
Tang ada beberapa jenis yaitu tang biasa, tang potong (untuk memotong kaki komponen / kabel), tang cucut (untuk memegang / mengambil komponen).

Go to link Download

QuizUp 1 3 2

Go to link Download

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU DAN BERKELANJUTAN YANG BERBASIS MASYARAKAT

1. PENDAHULUAN

1. PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK WILAYAH LAUT DAN PESISIR

1. Laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia,

2. Perairan Kepulauan, adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jarak dari pantai,

3. Perairan Pedalaman adalah semua peraiaran yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk didalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat pada suatu garis penutup

1. Laut meruapakan sumber dar “common property resources” (sumber daya milik bersama), sehingga kawasan memiliki fungsi public/kepentingan umum.

2. Laut merupakan “open access regime, memungkinkan siapa pun untuk memanfaatkan ruang untuk berbagai kepentingan.

3. Laut persifat “fluida”, dimana sumber daya (biota laut) dan dinamika hydrooceanography tidak dapat disekat/dikapling.

4. Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki trografi yang relative mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik (dengan memanfaatkan laut sebagai “prasarana” pergerakan.

5. Pesisir merupakan kawasan yang akan sumber daya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

1. Secara sosial, wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 110 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Dapat dikatakan bahwa wilayah ini merupakan cikal bakal perkembangan urbanisasi Indonesia pada masa yang akan dating.

2. Secara administratif kurang lebih 42 Daerah Kota dan 181 Daerah Kabupaten berada di pesisir, dimana dengan adanya otonomi daerah masing-masing daerah otonomi tersebut memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengolahan dan pemanfaatan wilayah pesisir.

3. Secara fisik, terdapat pusat-pusat pelayanan sosial-ekonomi yang tersebar mulai dari Sabang hingga Jayapura, dimana didalamnya terkandung berbagai asset sosial (Social Overhead Capital) dan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi dan financial yang sangat besar.

4. Secara ekonomi, hasil sumberdaya pesisir telah memberikan kontribusi terhadap pembentuka PDB nasional sebesar 24% pada tahun 1989. Selain itu, pada wilayah ini juga terdapat berbagai sumber daya masa depan (future resources) dengan memperhatikan berbagai potensinya yang pada saat ini belum dikembangkan secara optimal, antara lain potensi perikanan yang saat ini baru sekitar 58,5% dari potensi lestarinya yang termanfaatkan.

5. Wilyah pesisir di Indonesia memiliki peluang untuk menjadi produsen (exporter) sekaligus sebagi simpul transportasi laut di Wilayah Asia Pasifik. Hal ini menggambarkan peluang untuk meningkatkan pemasaran produk-produk sektor industri Indonesia yang tumbuh cepat (4%-9%)

6. Selanjutnya, wilayah pesisir juga kaya akan beberapa sumber daya pesisir dan lauatan yang potensial dikembangkan lebih lanjut meliputi (a) pertambangan dengan diketahuinya 60% cekungan minyak, (b) perikanan dengan potensi 6,7 juta ton/tahun yang tersebar pada 9 dari 17 titik penangkapan ikan di dunia, (c) pariwisata bahari yang diakui duniadengan keberadaan 21 spot potensial, dan (d) keanekaragaman hayati yang sangat tinggi (natural biodiversity) sebagai daya tarik bagi pengembangan kegiatan “ecotaurism”.

7. Secara biofisik, wilayah pesisir di Indonesia merupakan pusat biodiversity laut tripis dunia kerena hamper 30% hutan bakau dan terumbu karang dunia terdapat di Indonesia.

8. Secara politik dan hankam, wilayah pesisir merupakan kawasan perbatasan antar Negara maupun antar daerah yang sensitive dan memiliki implikasi terhadap pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1. PENGERTIAN PENGELOLAAN PESISIR SECARA TERPADU DAN BERKELANJUTAN YANG BERBASIS MASYARAKAT

1. KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG KELAUTAN

• Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut

• Pengaturan kepentingan administratif

• Pengaturan ruang

• Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah

• Bantuan penegakan keamanandan kedaulatan Negara.

1. PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN POTENSI PESISIR DI DAERAH

1. PERMASALAHAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN PESISIR

• Pemanfaatan dan pengelolaan daerah belum diatur dengan peraturan perundang-ungan yang jelas, seingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan sesuatu kebijakan.

• Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir cendrung bersifat sektoral, sehingga kadangkala melahirkan kebijakan yang tumpang tindih satu sama lain.

• Pemanfatan dan pengelolaan daerah pesisir belum memperhatikan konsep daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif pemerintahan, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar daerah

• Kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah belum dipahami secara komprehensif oleh para stakeholders, sehingga pada setiap daerah dan setiap sector timbul berbagai pemahaman dan penafsiran yang berbeda dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir.

• Adanya kesan bahwa sebagian daerah melakukan pengkaplingan wilayah laut da pantainya. Utuk itu perlu diterapkan oleh pusat pedoman bagi pelaksanaan kewenangan daerah di bidang kelautan.

• Pemanfaatan daearah terhadap daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosisitem yang tidak dibatasi oleh batas wilayah administrative pemerintahan.

• Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir secara alami dan berkelanjutan.

1. KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PERENCANAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

1. Revitalisasi kawasan berfunsi lindung, mencakup kawasan-kawasan lindung yang terdapat di wilayah darat dan wilayah laut/pesisir, daalm rangka menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus mengamankan kawasan pesisir dari ancaman bencana alam. Salah satu factor penyebab berbagai permasalahan di wilayah laut dan pesisir adalah hilangnya fungsi lindung kawasan-kawasan yang seharusnya ditetapkan sebagai kawasan lindung, termasuk kawasan lindung di wilayah daratan yang mengakibatkan pendangkalan perairan pesisir, kerusakan padang lamun, dan kerusakan terumbu karang (coral bleaching).

2. Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi dan kondisi sosial budaya setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara optimal dan berkelanjutan. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan salah satu kunci dalam mengurangi tekanan terhadap ekosistem laut dan pesisir dari pemanfaatan sumber daya yang tidak terkendali.

3. Peningkatan pelayanan jaingan prasarana wilayah untuk menunjang pengembangan ekonomi di wilayah laut dan pesisir. Ketersediaan jaringan prasrana wilayah yang memadai akan menunjang pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir secara optimal serta menunjang fungsi pesisir sebagai simpul koleksi-distribusi produk kegiatan ekonomi masyarakat.

• Peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan

• Pengembangan keterampilan masyarakat

• Pengembangan kapasitas masyarakat

• Pengembangan kualitas diri

• Peningkatan motivasi masyarakat untuk berperan serta

• Penggalian dan pengembangan nilai tradisional masyarakat.

• Instrumen ekonomi lingkungan telah menjadi bagian dari pengambilan keputusan, yang memasukkan parameter lingkungan untuk melihat analisis biaya manafaat (cost benefit analysis). Misalnya pembangunan pabrik di wilayah pesisir harus memperhitungkan tingkat pencemarannya terhadap laut, perlunya pengelolaan limbah ikan di Tempat Pelelangan Ikan, dan lain-lain.

• Isu lingkungan seperti konservasi keanekaragaman hayati menjadi perhatian utama dalam pengambilan keputusan.

• Pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan kualitas hidup manusia pada saat sekarang dan masa yang akan dating, termasuk didalamnya adalah sarana pendidikan bagi masyarakat pesisir, penyediaan fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai, dan mitigasi bencana.

• Pemerintah harus memiliki inisiatif dalam menanggapi berbagai permasalahan degradasi sumberdaya yang terjadi dan konflik yang melibatkan banyak kepentingan.

• Batas wilayah hukum secara geografis harus ditetapkan (meliputi wilayah perairan dan wilayah darat)

• Dicirikan dengan integrasi dua atau lebih sektor, didasarkan pada pengakuan alam dan sistem pelayanan umum yang saling berhubungan dalam penggunaan pesisir dan lingkungan.

1. KESIMPULAN

• Wilayah pesisir memiliki nilai strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap kerusakan dan perusakan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan yang bijaksana dengan menempatkan kepentingan ekonomi secara proporsional dengan kepentingan lingkungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

• Pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai sua
  

  Go to link Download